oleh

UPTD Samsat Luwu Genjot Target Pajak Kendaraan

RADARLUWURAYA.com, Luwu – Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan April 2019, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Luwu sudah merealisasikan peneriman pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 7.283.930.038 atau sudah mencapai 34,74 persen dari target sesuai APBD yang dipatok untuk tahun ini sebesar Rp19.434.712.000.

Hal itu dikatakan oleh, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Kabupaten Luwu, Muhammad Hardi saat ditemui Harian Radar Luwu raya di ruang kerjanya, Kamis (9/05) kemarin.

Dia mengatakan bahwa mengenai pajak kendaraan, pihaknya akan selalu melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melakukan pelayanan Samsat keliling dan juga secara door to door.

“Tidak bisa kita pungkiri memang tunggakan pajak kendaraan menjadi tugas besar yang harus kami selasaikan. Makanya bukan hanya pelayanan di kantor yang kami maksimalkan, tetapi juga turun langsung ke lapangan,” ujarnya

Dijelaskannya, untuk di Kabupaten Luwu jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor selama periode Januari-April 2019 sudah mencapai Rp7,2 miliar. Jumlah kendaraan roda dua yang melakukan pembayaran sudah mencapai angka 11.730 unit, sementara roda empat sebanyak 2.109 unit.

“Untuk target realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPT Wilayah Luwu tahun ini sebesar Rp20,9 miliar. Namun di target APBD sebesar Rp19,4 miliar. Kami menambahkan target karena ingin mencapai realisasi 105 persen untuk capaian kinerja,” terangnya.

Diharapkannya, kepada wajib pajak untuk tetap memperhatikan jatuh tempo pajak kendaraannya. Agar terhindar dari namanya denda pajak. Karena pajak itu sumbernya dari kita dan akan kembali ke kita.

“Kami mengimbau, agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu. Sebab pajak itu akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan daerah,” katanya.

Perlu diketahui, pajak yang dikelola Provinsi Sulsel berbeda dengan pajak yang dikelola kabupaten/kota. Pajak daerah yang dikelola provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kelima jenis pajak daerah ini dibagi hasilkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan persentase tertentu.

Sedangkan pajak yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kabupten dan kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (Ari)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *