oleh

Warga Tandung Tolak Pembangunan Bendungan Sungai Rongkong, Ini Alasannya

RADARLUWURAYA.com – Sejumlah Warga di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aliran (Amal) Sungai Rongkong secara tegas menolak rencana pembangunan Bendungan Sungai Rongkong di wilayah mereka.

Hal itu disampaikan massa Amal Sungai Rongkong melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan Pasar Sabbang, tepatnya di Tugu Durian, Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Rabu (19/6).

Ada empat alasan masyarakat di Desa Tandung menolak pembangunan tersebut. Hal ini tertuang dalam peryataan sikapnya:

1. Pendekatan sejarah, masyarakat Desa Tandung adalah bagian dari wilayah Kedatuan Luwu berdasarkan pemberi gelar Tomakaka dan pembentukan pemangku adat oleh Pajung Luwu dan sejak terbentuknya Desa Tandung dari tahun 1954 hingga saat ini.

Sehingga Desa Tandung tidak bisa dipisah-pisahkan apalagi mau dihilangkan atau bahasa adat (talli) dari orang terdahulu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

2. Pendekatan ekonomi, bahwa masyarakat Desa Tandung akan mendapat dampak dari pembangunan Bendungan Sungai Rongkong dan akan kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, seperti pertanian yang nantinya akan memiskinkan masyarakat Desa Tandung.

Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang nantinya akan berdampak pada kondisi yang tidak nyaman.

3. Pendekatan sosial kultur, bahwa masyarakat Desa Tandung mendiami wilayah ini secara turun-temurun. Hidup dalam keadaan damai dan tentram dan memiliki silsilah keturunan serta adanya hubungan kuat yang telah terbangun dengan lingkungan hidupnya dari sejak dulu.

Bahwa masyarakat Desa Tandung menolak untuk direlokasi.

4. Pendekatan adat, bahwa masyarakat Desa Tandung hidupnya selalu berada dalam kekeluargaan kebersamaan dan semangat gotong royong serta menjunjung tinggi hukum-hukum adat yang berlaku secara turun-temurun.

Bahwa masyarakat Desa Tandung adalah bagian dari wilayah Kedatuan Pajung Luwu yang seharusnya dilestarikan dan dilindungi hak-haknya oleh pemerintah bukan malah menghancurkan eksistensinya. (*/Ale)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *