oleh

Kades Diminta Tidak Politisasi Bantuan

RADARLUWURAYA.com, LUWU – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, dinilai cukup rawan untuk dipolitisasi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dihelat pada September 2019 mendatang.

Seperti diketahui, pada pilkades serentak bulan September mendatang akan diikuti sebanyak 88 desa dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu.

Pilkades tersebut juga masih diikuti oleh sejumlah petahana. Tidak hanya diikuti oleh petahana desa, Pilkades serentak ini, juga akan diikutu oleh sejumlah politis yang gagal pada Pemilu lalu.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kabupaten Luwu Suharjono, melarang kepala desa sangkutpautkan bantuan program tersebut ke politik. Dimana diketahui, bulan depan sejumlah desa yang ada di Kabupaten Luwu akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Dia menegaskan jika program tersebut merupakan bantuan yang disalurkan langsung oleh Kementerian PUPR. “Dari awal kami sudah larang, jangan sangkutpautkan bantuan ke politik,” ujarnya.

Menurutnya program ini adalah program kemanusiaan dan hanya mengharapkan pahala. Sementara saat ini sudah memasuki tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Luwu.

Dan bantuan tersebut bisa menjadi jualan politik para calon kepala desa incumbent. Suharono juga menegaskan jika mendapat kepala desa yang melakukan hal tersebut, akan memblacklist sebagai penerima bantuan. “Saya tanya ke kepala desa, kalau ada yang bawa ke politik saya akan blacklist desanya,” ucapnya.

Diketahui,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menerima sebanyak 2.255 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut tersebar di 93 desa dan keluarahan di 16 kecamatan.

Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian PUPR. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kabupaten Luwu saat ini melakukan verifikasi calon penerima program BSPS. (Ari)

Komentar

News Feed