oleh

Pemotongan TPP ASN di Palopo Dinilai Berpengaruh Terhadap sirkulasi perekonomian

PALOPO, RADARLUWURAYA.com – Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Palopo, yang dilakukan Pemkot Palopo mendapat kritikan dari sejumlah pihak.

Pemotongan TPP yang bertujuan untuk meminimalisir defisit anggaran, yang banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19, ternyata akan menghasilkan dampak buruk bagi sirkulasi perekonomian di Kota Palopo.

Padahal, sejak memasuki situasi covid-19, seluruh perekonomian dikalangan masyarakat juga menurun, termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara.

Menurut pengamat Ekonomi, yang juga peneliti Pentahelix Indonesia, Afrianto, kebijakan pemotongan TPP ini selain berdampak buruk bagi sirkulasi perekonomian, juga akan menurunkan efektivitas pelayanan publik.

“Jangan sampai, dengan pemotongan TPP ini malah semakin menurunkan efektivitas pelayanan publik,” terangnya, Jumat 6 Agustus 2021.

Afrianto mengungkapkan, ada 3 pertimbangan yang harus dilakukan pemkot Palopo sebelum memberlakukan kebijakan pemotongan TPP tersebut.

Dari aspek kontribusi, menurutnya, fungsi pelayanan publik sangat melekat kepada ASN, sebelum menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah Kota Palopo perlu mengevalusi sejauh mana tingkat efektivitas kinerja ASN terhadap pemotongan TPP.

“Apalagi ditengah situasi Covid saat ini, mestinya ASN menjadi ujung tombak dalam penanganan dan pemulihan ekonomi, maka otomatis sangat dibutuhkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas,” jelasnya.

Dari Aspek Daya Beli, ASN yang merupakan salah satu dari struktur perekonomian yang digolongkan sebagai tenaga kerja formil dan digolongkan kelas menengah.

“Jika dilihat dari status pekerjaan utama (buruh/karyawan/pegawai) paling dominan (52,97 %), bahkan telah mengalami penurunan sebesar 9,39 %,” terang Afrianto.

Selain itu, Afrianto menambahkan, jika melihat dari PDRB Kota Palopo, dari sisi pengeluaran tahun 2020, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar dalam perekonomian sebesar 56.89%, dan hal ini juga mengalami penurunan sebanyak 0.79 %.

“Sehingga jika pendapatan pada tenaga kerja ini berkurang, maka dipastikan akan berpengaruh terhadap sirkulasi perekonomian di kota Palopo, karena golongan pengeluaran diatas 1 juta itu yang mendominasi sekitar 53 %,” tambahnya.

Sementara itu, dari aspek Identifikasi belanja infrastruktur dan penggunaan dana covid, Afrianto mengungkapkan, legislatif perlu lebih aktif melakukan pengawasan terkait dengan efektivitas anggaran covid dari hasil refocusing APBD.

“Ini juga untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran di lapangan, apakah sudah berjalan dengan baik atau bermasalah karena koordinasi instansi yang tidak memadai sehingga serapan anggaran juga bermasalah,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Afrianto, harusnya pemerintah Kota Palopo, memilah anggaran yang dapat ditunda penggunaanya dan mengalihkan ke penanganan Covid-19, ketimbang merencanakan kebijakan pemotongan TPP ASN.

“Pemkot Palopo juga tentu lebih paham mana anggaran infrastruktur prioritas saat ini yang dibutuhkan masyarakat, mana pembangunan yang masih bisa ditunda penganggarannya,” tutupnya. (*)

Komentar

News Feed