LUWU TIMUR, RADARLUWURAYA.com – Koordinator Proyek (Kopro) PT Star Mitra Sulawesi (SMS), Hairul angkat bicara terkait adanya sorotan dari sejumlah legislator DPRD Kabupaten Luwu Timur soal kualitas proyek yang dikerjakan Tahun lalu tak sesuai harapan.
Haerul mengakui adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihaknya dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kerusakan proyek.
“Ada titik-titik tertentu disana yang kelihatannya ada anu itu (rusak) tapi itukan masih dalam pemeliharaan,” beber Hairul kepada Wartawan, Selasa (22/6/2021).
Ia mengakui jika saat ini sedang dilakukan perbaikan-perbaikan pada titik yang dianggap mengalami kerusakan.
“Teman-teman melakukan perbaikan-perbaikan itu dan tidak sepajang itu juga yang bermasalah,” katanya.
Haerul menjelaskan, pada saat melakukan kegiatan pemadatannya tidak begitu padat sehingga hasilnya terlihat seperti itu.
“Pada saat pemadatan bisa jadi mungkin tidak padat pada saat pemadatannya atau seperti apa sedangkan disana ada konsultan dan PPKnya juga,” ungkapnya.
Sebelumnya, legislator Hanura, Alpian Alwi menyoroti kegiatan peningkatan jalan didesa Kalatiri dan desa Batu Putih, kecamatan Burau yang berusia baru enam bulan namun terlihat mengalami kerusakan.
“Belum cukup 6 bulan pasca dikerja, proyek yang menelan APBD Rp 1 Miliar ini sudah rusak. Ini tidak bisa dibiarkan dan sangat merugikan masyarakat,” kata Alpian Alwi saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di daerah pemilihan (Dapil) II tepatnya di Kecamatan Burau, Minggu (20/06/2021) akhir pekan kemarin.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Alpian Alwi meninjau realisasi sejumlah proyek tahun 2020 yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Setiba di Desa Kalatiri, Kecamatan Burau, Alpian Alwi menemukan hasil proyek peningkatan jalan yang nyaris ambruk. Diketahui, proyek itu dikerjakan PT. Star Mitra Sulawesi (SMS).
Menurutnya, persoalan itu akan menjadi catatan penting. Hal itu tidak bisa terus dibiarkan.
“Masa selalu mau dianggarkan untuk pemeliharaan, masih banyak kegiatan lain yang sangat mendesak,” imbuh Alpian.
Untuk itu pihaknya meminta Bupati Luwu Timur, Budiman untuk memperingatkan pihak rekanan.
“Proyek ini terakhir dikerja 30 Desember tahun kemarin, masa baru enam bulan sudah rusak, dan sepertinya ada yang tidak beres pelaksanaannya. Olehnya itu, kami minta Bupati Lutim, Budiman me-warning PT. SMS,” tandas Alpian.
Sementara Anggota DPRD Luwu Timur lainnya, I Made Sariana menyebutkan, proyek ini tidak ada temuan dari BPK karena ketebalannya sudah sesuai.
Meski demikian, hasil proyek itu sangat tidak layak. “Hasil dari proyek itu sangat disayangkan, baru berjalan enam bulan pasca dikerja sudah rusak, dan belum pula dinikmati masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya meminta Pemda Lutim untuk selektif memilih rekanan.
“Kalau rekanan seperti ini, waduh sangat merugikan,” tandasnya.
Persoalan ini akan menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Anggaran DPRD Luwu Timur.
“Saya akan angkat melalui pandangan fraksi saat rapat paripurna pertanggungjawaban anggaran nantinya,” katanya. (*)
Komentar