oleh

ACC Sulawesi dan Masyarakat Tantang TP4D Kejati Sulsel Dalami Proyek Irigasi Bermasalah

RADARLUWURAYA.com – Sejumlah pihak kecewa terhadap pengawasan TP4D Kejati Sulsel soal Proyek rehalibitasi pengairan jaringan induk irigasi Kalaena, Kabupaten Luwu Timur.

Kekecewaan itu semakin nampak setelah pihak TP4D Kejati Sulsel mengeluarkan Beberapa pernyataan teknis proyek irigasi Kalaena, Kabupaten Luwu Timur dalam jumpa Pers yang digelar TP4D Kejati Sulsel melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin, Rabu (20/2) kemarin.

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Abdul kadir Wokanubun mengatakan, seharusnya yang dijelaskan pihak Kejati alasan teknis pekerjaan hingga tergerus. Namun pihak Kejati Sulsel kata dia tidak menjelaskan lebih detail tentang upaya pencegahan dari TP4D secara hukum.

“Kesannya, ini setelah ada masalah baru melakukan klarifikasi,” tutur Kadir, Kamis (21/2).

Menurutnya, penting dijelaskan ke publik apa saja upaya pencegahan yang akan dilakukan TP4D Kejati Sulsel dalam mengawasi proyek tersebut.

“Bukan malah menjelaskan hal teknis pekerjaan,” pungkas Kadir.

Bahkan salah satu masyarakat Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Utta Siddik juga angkat bica.

Terkait pernyataan TP4D Kejati Sulsel melalui Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin, soal kerusakan berat proyek Rehabilitasi Jaringan Induk Irigasi Kalaena di Kabupaten Luwu Timur yang baru saja digunakan oleh masyarakat tani.

Hal ini menurutnya sangat berlebihan dan terkesan tidak objektif.

Disebutkannya, pernyataan TP4D Kejati Sulsel soal kajian teknis oleh PPK, kerusakan itu disebabkan oleh debet air over kapasitas karena masyarakat petani menuntut agar pintu air dibuka lebih besar.

“Pernyataan ini yang keliru, dan terkesan menutupi kelemahan-kelemahannya dalam pengawasan,” jelas Utta.

Disebutkannya, beberapa kali pernah diadakan pertemuan yang dimediasi oleh Pemda Luwu Timur sehubungan dengan penggunaan air persawahan di Wilayah itu.

Bahwa akhir Januari 2019, jaringan Irigasi sudah dibuka dan dimanfaatkan oleh petani berdasarkan kesepakatan.

“Kalau saja pihak kontraktor bekerja sesuai dengan design bangunan, kerusakanaya tidak separah ini,” katanya.

Dibeberkannya, masyarakat Luwu Timur juga memiliki bukti (fakta) teknis kalau proyek pekerjaan ini terindikasi menyalahi Specifikasi konstruksi.

“Siapkah pihak TP4D kelapangan memeriksa penyebab ambruk dan retaknya bangunan itu? Jangan memberi reaksi dengan alasan kajian yang bertentangan dengan kondisi pelaksanaan,” tutur Utta menantang TP4D Kejati Sulsel.

Bahkan dirinya menyarakan, yang seharusnya memberikan penjelasan teknis dihadapan awak media adalah pihak pengguna Anggaran yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Janeberang atau PPK.

“Kalau dari aspek hukumnya tentu pihak TP4D,” tandas Utta. (*)

Komentar