oleh

Diduga Palsukan Sertifikat, Baso Rahmad & Kades Mulyasri Serta BPN Dilaporkan ke Polisi

RADARLUWURAYA.com- Dugaan pemalsuan SHM (Sertifikat Hak Milik) milik E.B. Patanggu, warga Jl. Rambutan No. 66, Kota Palopo yang dilakukan oleh Baso Rahmad dan Kepala Desa Mulyasri serta (BPN) Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Luwu Timur akhirnya dilaporkan ke Polres Luwu Timur

Baso Rahmad (35) warga Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang saat ini menetap di Lamberese, Kecamatan Burau, dilaporkan ke Polres Luwu Timur terkait dugaan pemalsuan dokumen SHM (Sertifikat Hak Milik) Tanah.

Patanggu, melalui kuasa hukumnya Hilal S. Wahid, mengatakan, kami melaporkan atas terbitnya SHM dengan pengajuan bukti-bukti dan data yang diduga palsu.

“Dalam hal ini peranan Kades Mulyasri sangat signifikan sehingga kemungkinan besar terlibat dalam proses penerbitan SHM palsu tersebut, dan bukan tidak mungkin oknum aparat Pemerintah Kecamatan, oknum BPN Luwu Timur terlibat pula sehingga memungkinkan penggunaan pasal 55 KUHP”kata Hilal, saat dihubungi via telepon, Sabtu (22/9/2018)

Dijelaskan, kasus tersebut bermula pada awal Bulan Mei 2018, Patanggu menerima informasi bahwa telah terbit SHM tertera atas nama Baso Rahmad sebagai pemegang hak yang diduga palsu, kerena terletak diatas tanah milik Patanggu

Ditegaskan, Bahwa Baso Rahmad telah menjual tanah sesuai SHM kepada Rudianto dengan panjar pembayaran 100 juta, yang diduga dipakai sebagai dan pengurusan penerbitan SHM yang diduga palsu, dalam hal ini Rudianto sudah diperingatkan.

“Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan, klien kami memasang patok atau tanda batas sesuai SHM, namun terlapor datang kelokasi dan mencabut patok tanda batas lalu membuangnya”ujar Hilal

Lanjutnya, bahwa secara administratif dengan sistem dan peralatan canggih sekarang ini adalah sangat mustahil dapat terjadi terbitnya sertifikat diatas sertifikat lainnya.

“Jika pihak pemerintah Desa atau Kecamatan lalai mensortir data mungkin bisa saja terjadi kesalahan karena faktor SDM, tetapi pada kantor BPN sangat sulit terjadi tumpang tindih sertifikat, sehingga hal itu hanya dapat terjadi jika ada kerjasama dari unsur-unsur yang berperanan dalam penerbitan sertifikat”tegas Hilal

Atas kasus tesebut Patanggu sangat dirugikan karena sudah dua pihak yang mengklaim telah membeli dan memberikan panjar kepada Baso Rahmad atas tanah tesebut.

Komentar