oleh

Distribusi Perumahan Nelayan di Lutra Diprotes, Ada PNS yang Dapat Jatah

RADARLUWURAYA – Warga Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat memprotes bantuan perumahan nelayan yang ada di desa mereka. Pasalnya, distribusi bantuan itu dinilai tidak tepat sasaran, dan banyak nelayan yang justru tidak mendapatkan bantuan itu.

Hal itu terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara, di Masamba, Kamis (1/11/18) kemarin.

Perwakilan warga, Safwan mengatakan sebelum mendatangi DPRD Luwu Utara, pihaknya sudah lebih dulu melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah Desa Pengkajoang terkait hal ini, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Dia mensinyalir, bantuan perumahan nelayan di Desa Pengkajoang yang tidak sesuai dengan pembagian terhadap masyarakat nelayan. Dia pun membuka hasil penelusurannya pada bantuan itu, terdapat 56 unit rumah dalam bantuan perumahan nelayan itu, dimana terdapat 28 unit yang dihuni justru bukan oleh nelayan.

Bahkan, dia menyebut, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu.

“Perumahan nelayan jumlahnya 56 unit dan 6 unit diantaranya kompensasi, dan ada 28 unit rumah yang dihuni oleh orang yang tidak layak seperti PNS, sekdes, aparat desa, kepala dusun, serta ada petani yang tinggal diperumahan nelayan tersebut,” kata Safwan.

Safwan pun mendesak kepada DPRD dan instasi pemerintah terkait untuk melakukan verifikasi ulang terkait daftar penerima bantuan perumahan nelayan itu.

Dalam pertemuan itu, akhirnya DPRD Luwu Utara menyepakati untuk bersama-sama instansi pemerintah terkait untuk turun ke lapangan dan melakukan verifikasi penerima bantuan.

Untuk diketahui, bantuan perumahan nelayan di Desa Pengkajoang diresmikan langsung oleh Bupati Luwu Utara pada 25 Agustus lalu. Sebanyak 56 unit rumah diserahkan kepada nelayan penerima bantuan. (Herman)

Komentar