oleh

Djalal: KPU dan Bawaslu Harus Bertanggungjawab

RADARLUWURAYA.com- Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo Syafruddin Djalal meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo untuk bertanggungjawab atas hasil mediasi Partai Golkar dan Partai Hanura yang keliru.

Demikian diungkapkan Djalal–sapaan akrabnya– kepada radarluwuraya.com usai melakukan pertemuan dengan 12 perwakilan parpol di Warkop D’Cappo, Jalan Diponegoro,Kelurahan Batupasi, Wara Utara, Rabu, (03/09/18).

BACA JUGA : Soal LADK, Golkar dan Hanura Belum Aman

Djalal menyebutkan, KPU dan Bawaslu Kota Palopo harus segera memberiakan kepastian hukum sesuai fakta yang terjadi, bahwa Partai Golkar dan Hanura tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan ambang batas waktu yang ditentukan. Seharusnya menurut Djalal, LADK Hanura dan Golkar tidak boleh diterima melalui proses mediasi.

”Persoalan ini menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu Kota Palopo untuk memberikan kepastian. Faktanya adalah Partai Golkar dan Hanura sesuai batas akhir pengajuan laporan yakni tanggal 23 September 2018 belum memasukkan LADK-nya. Karena itu kedua partai ini ditolak. Kemudian, mereka menggugat ke Bawaslu palopo. Akhirnya disepakati diterima kembali. Di sinilah masalahnya. Bukan soal diskualifikasinya. Tapi persoalannya, apakah kesepakatan boleh menegasikan SD 1149 Thn 2018 yang diterbitkan oleh KPU RI. Surat ini jelas merupakan standar yang lebih teknis dari UU No 7 dan PKPU,” ungkap Djalal didampingi Ketua Partai Berkarya Kota Palopo, Andi Cincing Makassau yang juga turut sebagai penggugat.

BACA JUGA : Jadi Korban Gempa Palu, Pejabat Lutra Ini Masih Belum Ditemukan

Sebelumnya, pada Senin, (1/10/2018) Ketua Partai Berkarya Kota Palopo, Andi Cincing disaksikan 11 partai lainnya, yakni PKB, Gerindra, PDI-P, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Demokrat, PBB dan PKPI termasuk LO Partai Golkar dan Hanura menyerahkan surat gugatan ke KPU yang berlangsung di Ruang Media Centre KPU Palopo.

Djalal menyebutkan, KPU Kota Palopo Harusnya menolak LADK kedua parpol tersebut dengan disertai alasan atau kronologis yang menjadi penyebab ditolaknya LADK Golkar dan Hanura. Bukan justeru menerima dengan melampirkan catatan bahwa kedua parpol itu terlambat menyerahkan LADK.

BACA JUGA : Gempa Bumi 4,2 SR Goncang Luwu Timur

”Melalui surat edaran SD 1149, KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi diperintahkan untuk melaporkan sebab keterlambatan penyerahan LADK. Artinya, ditolak dulu LADK-nya disertai alasan keterlambatan. Bukan diterima kembali dan diberi catatan terlambat,” jelasnya

Atas dasar tersebut, Djalal menilai, apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Palopo adalah perlikau menyimpang yang merugikan orang banyak. Justeru menurut Djalal, dengan menolak LADK kedua parpol tersebut, justeru adalah hal yang sangat berdasar dan tidak merugikan siapa-siapa.

”Dengan penolakan itu, belum ada pihak yang dirugikan. Tetapi dengan menerima kembali LADK kedau parpol tersebut, bagi kami adalah perilaku yang menyimpang,” tegas Djalal. (angga)

Komentar