oleh

Jelang Penetapan Pemilu 2019, Puluhan Warga Luwu Raya Ke Jakarta

RADARLUWURAYA.com – Menjelang penetapan hasi Pemilu dan Pilpres 2019 oleh KPU menjelang 22 mei, Sebanyak 33 orang warga asal Luwu Raya dikabarkan tengah bertolak menuju Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tujuh diantaranya, merupakan warga asal Kota Palopo.

Mereka bertolak menuju jakarta sejak tanggal 14 mei 2019 lalu. Mereka direncanakan akan bergabung dengan massa dari berbagai penjuru tana air, untuk menggelar aksi pada 22 Mei 2019 mendatang.

Hal itu, diungkapkan oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Luwu Raya, Abdul Rauf Dewang, saat dihubungi Harian Radar Luwu Raya melalui aplikasi whatshaap, Senin (20/05).

“Total dari Luwu Raya 33 dan 7 diantaranya dari Kota Palopo, sebagian ada yang berangkat tanggal 14 lalu naik kapal laut dan sebagian naik pesawat,” kata Abdul rauf Dewang.

Kendati demikian, Rauf mengatakan jika dirinya belum bisa memastikan jumlah estimasi massa yang berangkat dari wilayah Luwu Raya secara umum, dan Kota Palopo secara khusus.

“Dan masih ada beberapa yanjg menyusul, jadi estimasi total yang berangkat belum bisa dipastikan, sampai ketemu nanti di jakarta,” tambahnya. Dirinya menjelaskan, jika keberangkan kali ini, pihaknya tidak membawa atribut organisasi yang melekat pada setiap kader FPI di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Palopo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ardiansyah yang dikonfirmasi mengatakan jika hingga saat ini, pihaknya masih mendalami aksi 22 Mei tersebut. “Sementara kami dalami informasi terkait giat 22 Mei, terkhusu untuk wilayah Kota Palopo,” kata AKBP Ardiansyah.

Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palopo, untuk tidak terprovokasi dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat Inkotitusional, Sebab katanya, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami mengimbau masyarakat Kota Palopo untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan yang inkotitusional, pemaksaan kehendak yang berujung berurusan dengan penegak hukum.” Katanya

“Indonesia adalah negara hukum yang tentunya segala sesuatunya diselesaikan dengan mekanisme hukum. Tetap jaga persatuan dan kesatuan NKRI yang sudah baik saat ini,” pungkasnya. (Rif/Tad)

Komentar