oleh

Kejari Belopa Gandeng BPKP, Tentukan Kerugian Negara Kasus ‘Seragam’

BELOPA, RADARLUWURAYA.Com–KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Belopa berkomitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pakaian seragam sekolah yang terjadi di wilayah hukumnya. Bahkan Kejari bakal menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menentukan jumlah kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Kepala Kejari Belopa, Erny Veronica Maramba, mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah tersebut sudah dalam status penyidikan umum. Artinya, hingga kini belum ada penetapan tersangka yang dilakukan Kejari terkait dengan kasus tersebut. Namun begitu, Kajari Belopa berjanji dalam waktu dekat akan ada perkembangan yang signifikan terkait dengan kasus tersebut.

Termasuk, kemungkinan akan adanya penetapan tersangka. “Sekarang ini kami naikkan status kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan umum. Ini dilakukan setelah sejumlah saksi diperiksa terkait dengan masalah ini,” ujat Erny.

Sekedar diketahui, pengadaan pakaian seragam sekolah itu menelan anggaran sebesar Rp1,6 miliar dengan menggunakan anggaran yang melekat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tahun 2019 silam. Seragam sekolah itu diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP se Luwu.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 300-an saksi, pihaknya Kejari menemukan adanya unsur pidana di dalam kasus itu. Pasalnya, F diduga tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengerjakan proyek pemerintah tersebut. Modusnya, F menggunakan perusahaan (CV SR) yang berkedudukan di Kota Palopo, milik orang lain dan diikutkan dalam tender proyek pengadaan seragama sekolah tersebut. Hingga akhirnya perusahaan CV SR ini dinyatakan sebagai pemenang tender.

Setelah dinyatakan menang tender, F inilah yang kemudian mengerjakan proyek itu dengan menggunakan bendera CV SR. “Dalam penyelidikan terungkap kalau perusahaan itu ternyata statusnya pinjam pakai,” terang Kajari.

“F ini tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum dalam pekerjaan pengadaan ini. Ia meminjam perusahaan, tetapi F yang melakukan proses pengadaan dari sejak awal memasukkan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut,” sebut Erny.

Erny juga mengungkapkan, pihaknya akan mengajukan uji lab kualitas pakaian seragam. Sesuai hasil penyelidikan, ditemukan masih ada siswa baru yang belum menerima seragam.
Informasi yang berhasil dihimpun, Kejari Luwu telah melakukan penyelidikan atas kasus ini sudah lama. Hingga kini, pihak Kejari telah memeriksa sedikitnya 300 saksi. Umumnya saksi tersebut adalah semua kepala-kepala sekolah yang menjadi sasaran dari proyek pengadaan seragam tersebut. Mereka yang diperiksa umumnya kepala sekolah dan pihak terkait lainnya. (rlr)

Komentar