oleh

KPU: Kemungkinan Terjadi Pemilihan Ulang di Bantul

-POLITIK-675 views

RADARLUWURAYA.com, Bantul – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, memprediksi akan terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Bantul. Hal itu karena terdapat kecacatan dalam proses pemungutan suara di TPS.

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bantul, Arif Widayanto mengatakan jika PSU terjadi apabila ada prosedur yang tidak dilakukan (di sebuah TPS), seperti menyalahi prosedur pembukaan kotak suara atau prosedur dalam rapat pemungutan suara bisa PSU.

“Kami yakin dari 3.040 itu (TPS di Kabupaten Bantul) kan kemungkinan ada saja prosedur yang mungkin terlewat, Karena prosedur yang tidak sesuai menyebabkan sebuah cacat proses, dan karena cacat proses tentu akuntabilitas (TPS) dipertanyakan,” katanya, Rabu (17/04).

Arif telah memprediksi TPS mana yang akan akan terkena PSU. Kendati demikian, Arif menyebut bahwa TPS yang melakukan PSU kemungkinan berjumlah sangat sedikit. “Saya lupa, kayaknya di daerah Bantul bagian Timur,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jika hal itu dikarenakan Ketua KPPS di salah satu TPS yang berada di Bantul bagian timur mengalami musibah. Terlebih, Ketua KPPS tidak kembali ke TPS yang dimaksud Arif tersebut.

“Gini, ceritanya Ketua KPPS orangtuanya meninggal, bisa dibayangkan ya kalau orang tuanya meninggal itu seperti apa rasanya. Karena itu (orangtuanya meninggal) dia (Ketua KPPS) tanda tangani seluruh surat suara lalu pergi, secara proses itu kan diluar kuasa kita,” ujarnya.

“Meskipun proses pemungutan dan penghitungan suara dihandle 6 petugas KPPS yang lain. Itu yang kita kaji, kalau nanti memang tetap akuntabel dan tidak ada yang terlanggar dari proses itu maka ya tidak jadi PSU,” lanjut Arif.

Arif menambahkan, beberapa hal yang menyebabkan dilakukannya PSU adalah karena pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kayak tadi ada yang orangtuanya (Ketua KPPS) meninggal, berarti kan nanti yang menyerahkan bukan Ketua KPPS meski sudah ditandatangani. Terus nanti berita acaranya gimana, kan gitu,” ucap Arif.

Menurut dia penyebab kedua dilakukannya PSU adalah ketika KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus atau menandatangani surat suara yang sudah digunakan. Sedangkan penyebab ketiga adalah ketika petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

“Keempat jika pemilih menggunakan hak pilih tidak punya KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Jadi akumulatif, kalau tidak punya KTP dan tidak terdaftar di situ (TPS) berarti dia (pemilih tak berKTP) bisa menimbulkan PSU,” tukasnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *