oleh

LAM ajak Semua Pihak Bersatu Bongkar Perilaku Korup APH

RADARLUWURAYA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Adianto terus menjadi sorotan publik. Hal itu menyusul pernyataannya kepada sejumlah awak media yang mengungkit soal dugaan minta ‘jatah’ di sejumlah Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo.

Jika benar dugaan tersebut, maka perilaku Adianto sebagai Aparat Penegak Hukum dianggap sangat tidak etis. Bahkan mengarah ke perilaku koruptif. Demikian diungkapkan Anggota KomisiIV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Luthfi Andi Mutty kepada Radarluwuraya.com, Selasa, (16/10/18) malam.

Atas dugaan kasus ‘minta jatah’ itu, Anggota Fraksi Partai Nasional Desmokrat (Nasdem) ini meminta kepada seluruh eleman yang ada di Kota Palopo untuk bersatu membongkar perilaku aparat penegak hukum.

BACA JUGA: Begini Kronologi Pembangunan Rumah Dinas Kejari Palopo Versi Pemerintah

”Jika semua diam melihat aparat korup, maka dia semakin nyaman melakukan itu. Dia merasa tidak ada yg tau dan tidak ada yg berani membongkar perilaku korupnya. Maka ayo bersatu bergerak membongkar perilaku korup para aparat,” ujarnya.

Mantan Bupati Luwu Utara dua periode ini menjelaskan, bahwa peluang adanya hibah daerah ke instansi vertikal diatur dalam PP No. 2 thn 2012 dan PP No. 27 tahun 2014, serta Permendagri No. 19 tahun 2016. Semua aturan itu menurutnya bertentangan dengan asas dan norma.

BACA JUGA: Soal Isu ‘Jatah’ di Dinas, Kajari Palopo akan Dilaporkan ke Kejagung

”Bagi mereka yg pernah belajar hukum pasti tahu bahwa asas kedudukannya lebih tinggi dari norma. Berdasarkan asas pemerintahan, kewenangan atau urusan pemerintahan dibagi atas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah domain pemerintah pusat. Maka biayanya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Desentralisasi menjadi domain pemda biayanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” jelas Luthfy.

Sementara tugas pembantuan menurutnya adalah urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan biaya APBN. Berdasarkan asas itu, kata Luthfy, maka norma dalam Pasal 282 UU No. 23 thn 2014 menyebutkan bahwa urusan pemda dibiaya oleh APBD dan urusan pemerintah pusat dibiayai oleh APBN.
Akibat dari PP dan Permendagri ini, maka instansi vertikal berlomba meminta hibah ke APBD.

BACA JUGA: Terlibat Kasus Korupsi, Mantan Kadis PU Palopo Ditahan

”Praktek semacam ini sungguh tidak sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal itu dikarenakan di satu sisi, daerah diharuskan melaksanakan urusan wajib. Di sisi lain, dengan dana terbatas daerah selalu dianggap tdk becus melaksanakan urusan wajibnya. Belum mampu berotonomi, anggarannya masih bergantung ke pusat. Sementara daerah juga diwajibkan membantu instansi vertikal,” katanya.

Luthfy menambahkan, jika benar dugaan Kajari Palopo meminta untuk dibangunkan rumah dinas, maka hal tersebut sangat aneh. Sebab, jika semua instansi vertikal meminta ‘jatah’ dan hanya penegak hukum saja yang diakomodir, maka hal itu diduga terjadi kongkalikong.

”Akan jadi aneh jika semua instansi vertikal minta hibah rujab dan kendaraan dinas, namun hanya penegak hukum saja yang diberikan. Pasti akan timbul pertanyaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kajari Palopo, Adianto membantah jika dirinya kerap meminta jatah di sejumlah SKPD yang ada di Kota Palopo. Soal rumah dinas Kajari Palopo, ia juga mengaku tidak tahu menahu soal proses lelangnya.

” Tanya saja ke PUPR, apakah PUPR itu pernah menyerahkan ke saya (proyek). Soal Rumah Dinas Kepala Kejaksaan, itu tidak ada urusan dengan saya. Tanya saja sama ULP-nya,” kata Adianto. (*)

Komentar