oleh

Minim Infrastruktur, Siddik Soroti Kota Malili Dalam Reses Perseorangan

MALILI, RADARLUWURAYA.com — Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM Siddik BM menggelar temu konstituen atau reses Perorangan yang dihadiri ratusan masyarakat dari Kecamatan Malili dan Angkona. Reses tersebut berlangsung di halaman rumah pribadinya, Jl Poros Malili-Sorowako, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kamis (23/07/2020).

Kondiri Kota Malili yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur mendapat perhatian khusus Siddik dalam reses perseorangan tersebut. Menurutnya, banyak infrastruktur yang dipersyaratkan sebagai Ibu Kota masih belum dimiliki.

“Saya sedih melihat kondisi Kota Malili, tidak memiliki, bandara, Rumah Sakit, terminal dan lain-lain” ucapnya.

Ia pun menambahkan, “Jadi wajar saya mengatakan bahwa Kota Malili adalah ibu kota kabupaten tersunyi di Indonesia. Kita bisa lihat sendiri kondisinya sekarang, tidak usah saya jelaskan.”

Orang nomor 2 di DPRD Luwu Timur ini menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur tidak lagi mengacu pada dokumen publik RTRW, sebab Kota Malili tidak memiliki sebagaimana yang dipersyaratkan diantaranya memiliki Rumah Sakit dan Bandar Udara.

Terkait pembangunan rumah sakit kata Siddik, dirinya mengaku telah menolak dibangun di Desa Atue karena Kota Malili masih bayak lahan yang bisa digunakan.

“Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga tetap berkeinginan membangunan RS di Desa Atue,” ucapnya.

Siddik juga menuturkan bahwa lokasi yang akan dibutuhkan RS ini sekitar 10 hektar, hingga kini ia belum mengetahui apakah lokasi tersebut cukup atau tidak. Selain itu, diatas lokasi RS ini terbentang kabel listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet).

“Kalau di daerah Jawa sana yang pernah saya kunjungi, ada sebuah RS yang seperti ini kondisinya, makanya RS itu dipindahkan ke tempat lain, nah kita di Luwu Timur dipertahankan,” ungkapnya.

Disisi lain, rumah sakit tentunya memiliki limbah dan jika ini dipertahankan maka akan berimbas pada lokasi tambak masyarakat disekitar wilayah tersebut.

“Inilah salah satu alasan kenapa saya menolak keberadaan RS di Desa Atue, tapi ya’ saya lihat pemerintah tetap ngotot, buktinya mereka sudah mulai melakukan penimbunan,” kuncinya.

Pada reses tersebut, HM Sidik menyerap puluhan aspirasi masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti melaui pembahasan anggaran nantinya. (har)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *