oleh

Nasib Caleg Golkar dan Hanura Tunggu Pleno KPU

RADARLUWURAYA.com – Bawaslu Kota Palopo akhirnya mempertemukan KPU Kota Palopo dengan perwakilan partai Golkar dan Hanura.

Itu melalui mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019. Mediasi ini digelar tertutup di kantor Bawaslu Kota Palopo, Kamis (27/9) sore.

Politisi partai Golkar, Harisal A Latief yang ditemui usai mediasi, enggan membeberkan hasil pertemuan tersebut.

Sementara, Ketua KPU Kota Palopo, Abbas Djohan menegaskan bahwa belum ada kata sepekat yang dihasilkan. Baik dengan parpol Golkar maupun Hanura.

“Belum ada kesepakatan karena kami baru bertiga, dua komisioner KPU yang lain tidak hadir karena ada tamu di kantor,” kata Abbas Djohan yang juga menjabat Devisi Hukum KPU.

Kata dia, yang hadir dalam mediasi tadi hanya Ahmad Adi Wijaya wakil dari Divisi Hukum dan Iswandi Islamil dari Divisi Umum.

Komisioner yang tak hadir adalah Abdullah Jaya Hartawan dari Divisi Parmas dan Haris Mubarak dari Divisi Data.

“Hasilnya, paling lambat besok,” tambah Abbas.

“Yang kami bahas tadi, terkait gugatan Hanura dan Golkar tentang LDK yang penyerahannya dianggap lewat batas waktu,” tandasnya.

Belum adanya kata sepakat dari KPU dengan Golkar dan Hanura dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Palopo, Asbudi.

“KPU butuh waktu untuk rapat pleno,” kata Asbudi.

Menurut Asbudi, di dalam mediasi itu, Hanura dan Golkar bermohon agar KPU kembali menerima LDK mereka.

“Alasan keterlambatan penyerahan LDK pada umumnya karena mengalami gangguan server,” tutup Asbudi.

Mediasi itu sendiri dipimpin oleh komisioner Bawaslu Palopo, Asbudi didampingi Siti Aisyah dan Ahmad Ali. (tiara)

Komentar