oleh

Proyek Irigasi di Lutim dengan Anggaran 32 Miliar Minta Diusut

RADARLUWURAYA.com – Pusat Kajian Advokasi (PUKAT) Wilayah Sulawesi Selatan soroti proyek irigasi senilai Rp32 Miliar di Luwu Timur yang baru saja selesai dibangun.

Pasalnya, baru beberapa hari setelah pembangunan rampung, proyek irigasi di Luwu Timur ini sudah mengalami keretakan bahkan ada yang sudah jebol.

Proyek tersebut merupakan proyek rehabilitasi irigasi induk dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang yang menelan anggaran sekitar Rp32 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek tersebut dibangun dengan tujuan menyuplai air untuk persawahan di enam Kecamatan yang ada di Luwu Timur.

Direktur PUKAT Wilayah Sulsel, Farid Mamma menilai, pengerjaan proyek irigasi ini terkesan asal-asalan bahkan menyalahi bestek. Hal ini lantaran anggaran proyek irigasi dan kondisi fisik proyek berbanding terbalik.

“Apa yang mereka (Rekanan-red) lakukan tidak benar, mustahil proyek baru dibangun langsung rusak. Kan ini jelas dikerja asal-asalan, dan terindikasi ada penggelembungan dana disitu,” ungkap Farid kepada RadarLuwuRaya.com, Selasa (12/2).

Untuk itu, PUKAT Sulsel meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Luwu Timur untuk mengusut tuntas kejanggalan proyek tersebut.

“Ini jelas merugikan Negara, penegak hukum harus mengusut proyek irigasi tersebut,” imbuh Farid.

Tak hanya itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga diminta untuk segera menghitung kerugian negara atas proyek tersebut. Karena menurutnya besar kemungkinan adanya dugaan mark up anggaran yang dilakukan sejumlah pihak.

“Semua rekanan proyek harus diperiksa. BPK juga harus segera turun tangan menghitung kerugian negara,” minta Farid.

Penanganan darurat Proyek Irigasi senilai Rp32 Miliar oleh PU Pemda Luwu Timur paaca kerusakan usai rampungnya proyek tersebut. (ist)

Sementara Dinas PU Kabupaten Luwu Timur bidang Sumber Daya Air, Andi Juanna menegaskan pihaknya dengan cepat telah bertindak pasca terjadi keretakan dan jebolnya proyek irigasi yang menelan anggaran Rp32 Miliar APBN itu.

“Sesuai Intruksi Balai Besar, Kami telah lakukan tidak darurat sementara selama tiga hari untuk mengatasi kerusakan irigari tersebut,” katanya.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sementara petani dalam mengairi persawahannya yang telah memasuki musim tanam.

“Sementara kami perbaiki kerusakan, adapun untuk kerusakan yang lainnya akan ditindaklanjuti oleh Balai Besar pasca musim tanam petani,” bebernya. (*)

Komentar