oleh

Rencana PAMTM Palopo Naikan Tarif Air Disoal

RADARLUWURAYA.com – Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAMTM) Kota Palopo tengah merencanakan penyesuaian tarif air bersih di tahun 2019. Hal itu diiketahui dalam kegiatan ekspose di Aula Musyawarah DPRD Kota Palopo, Kamis (20/12/18) lalu.

Lantaran hal itu, sejumlah pihak mulai mempertanykan dasar rujukan Direksi PAMTM Kota Palopo dalam rencana menaikan tarif air bersih. Salah satunya datang dari Ketua Komisi III DPRD Palopo, Abd Rauf Rahim.

Abd Rauf merasa heran terhadap sikap PAMTM Palopo yang tengah merencanakan kenaikan tarif air bersih di Tahun 2019. Untuk itu, pihaknya berjanji akan melakukan kajian (diskusi) dan merumuskan jalan keluar terbaik sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain juga tidak merugikan keberlangsungan PAM TM ke depan.

“Nanti kami akan panggil (Direksi PAMTM Palopo) dan sama-sama mendiskusikan masalah ini, karena sejauh ini, Ranperda Penetapan Tarif Baru tersebut baru sebatas usulan, ada baiknya kita kaji sama-sama,” ujar Abd Rauf Dalam program talkshow “Bincang Iccank” diskusi akhir tahun bertema Pro Kontra Kenaikan Tarif Air Ledeng (PAM TM) Sabtu (29/12) malam akhir pekan lalu, di salah satu cafe di Jalan Andi Kambo Palopo.

Tak hanya itu, dirinya juga memastikan jika DPRD Kota Palopo, khususnya Fraksi Partai Nasdem menolak knaikan tarif air yang diusulkan PAMTM yang dinilai tak miliki dasar aturan yang jelas.

BACA JUGA; 2019 PAMTM Palopo Rencana Naikan Tarif Air Bersih

“Saya jamin Fraksi NasDem akan menolak kenaikan tarif baru tersebut. Setelah kita mendapat penjelasan dari pihak PAMTM, jika memang apa yang menjadi bahan masukan bagi kami dalam diskusi malam ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk penyesuaian tarif dimaksud,” tegas Rauf.

Komitmen wakil rakyat asal Dapil III yang kembali akan bertarung dalam Pileg 2019 itu mendapat aplause peserta diskusi yang terdiri dari kalangan cendekiawan, mahasiswa, LSM serta politisi.

Hal senada juga diuangkapkan salah satu pengamat ekonomi yang juga mahasiswa pascasarjana UMI, Afrianto Nurdin. Dalam diskusi tersebut, dirinya mempertanyakan tingginya tingkat kebocoran air PAM, besaran NRW, besarnya komposisi jumlah pegawai non teknis (adm).

Sebab menurutnya, jika dibandingkan dengan pegawai teknis serta rasio antara pendapatan PAM TM dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

“Jika PAM TM ingin menaikkan tarif sebesar 20% atau berapalah, dengan alasan inflasi yang tinggi dan kenaikan harga bahan baku, maka kenapa pula pada 2016 dan 2017, disaat inflasi di kisaran 3% keatas, tapi saat itu PAM TM masih bisa mencetak dividen,” cetusnya dengan nada heran.

Afri juga menilai selama ini PAM TM belum berani secara terbuka menjelaskan ke publik, soal perhitungan angka-angka terkait rencana kenaikan itu sendiri serta biaya produksi atau biaya modal per satu meter kubik air yang harus dibayar konsumen, sehingga wajar jika banyak masyarakat yang mempertanyakan dasar rencana kenaikan tarif tersebut yang acuannya jelas tertuang dalam Permendagri nomor 71 tahun 2016, imbuh dia.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Drs Syahiruddin Syah M.Si atau yang akrab disapa Pak Eko, lebih mempertajam kritiknya pada upaya PAM TM Palopo dalam memenuhi standar pelayanan maksimal kepada para pelanggan.

“Sebelum menaikkan tarif, seharusnya, PAM mengkaji dulu tingkat kepuasan konsumen, seberapa besar PAM mampu melayani konsumennya, karena ini berdampak pada trust. Selain itu, harus juga dilihat dari sisi manajemen, sejauh mana akuntabilitas BUMD ini mengelola anggaran yang begitu besar dan ekspektasi masyarakat atas kinerja perusahaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif,” papar dosen Unanda ini. (*)

Komentar