oleh

Sebut Petahana Tidak Perlu Cuti, Yusril Jadi Sorotan Pengamat Politik

RADARLUWURAYA.com – Pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut presiden tidak perlu cuti saat maju capres kembali disayangkan.

Pengamat politik dan hukum dari The Indonesia Reform Martimus Amin menjelaskan bahwa petahana seharusnya memiliki kewajiban untuk cuti

Martimus kemudian bercerita tentang pengajuan judicial review yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA) terkait peraturan Mendagri atas UU Pemda agar petahana gubernur mengundurkan diri saat maju kembali.

Pengajuan itu dilakukan saat dia menjadi kuasa hukum pasangan Irsyad Djuwaeli-Mas Daniri di Pilgub Banten 2006 lalu.

“In case, Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah maju wajib mengundurkan diri, sebagai refleksi dari prinsip persamaan dihadapan hukum dan fair play,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (9/9).

Dia menjelaskan bahwa UU Pemda saat itu secara gamblang menerangkan bagi bupati/walikota harus mengundurkan diri jika ia maju mencalonkan kembali.

“Menjadi pertanyaan kami, kenapa gubernur tidak? Juga, apa bedanya dgn jabatan presiden. Padahal, sama-sama sebagai pejabat publik,” urainya.

MA kala itu mengabulkan permohonan yang diajukan Martimus cs. Namun demikian, peraturan yang sudah direvisi atas adanya putusan pengabulan permohonan dirinya itu direvisi kembali oleh Mendagri. Peraturan diubah bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri hanya wajib cuti.

“Kami menduga revisi terkait kepentingan penguasa atas majunya incumben di DKI Jakarta,” lanjutnya.

“Secara prinsip, baik dari segi teori ilmu hukum maupun peraturan terhadap kepala daerah yang hendak maju kembali harus mundur dan/atau setidak-tidaknya wajib cuti, yang dikatakan Prof. YIM tidak perlu,” tukas Martimus. (RMOL/tiara)

Komentar