oleh

Soal LADK, Golkar dan Hanura Belum Aman

RADARLUWURAYA.com – Nasib Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Golongan Karya (Golkar) Kota Palopo sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 belum aman.

Itu karena Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Caleg kedua Partai Politik (Parpol) itu dinyatakan terlambat disetor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo. Meski telah dilakukan mediasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Palopo, namun hal itu tidak menjamin Golkar dan Hanura lolos sebagai peserta pemilu.

BACA JUGA : Bawaslu: Pemasangan Alat Peraga Kampanye Harus Ikuti Aturan KPU

Demikian diungkapkan Ketua KPU Kota Palopo, Abbas Djohan pada silaturahim KPU Kota Palopo bersama insan pers dengan tema ‘membangun sinergitas, menyukseskan pemilu 2019’ yang berlangsung di SwetnessCafe, Rabu, (03/09/18).

Abbas mengatakan, nasib Golkar dan Hanura akan ditentukan oleh KPU RI. Proses mediasi yang berlangsung di Bawaslu menurutnya hanya memutuskan, menerima LADK kedua parpol tersebut. Pihaknya tidak memutuskan bahwa kedua parpol tersebut batal didiskualifikasi. Sebab, hanya
KPU RI yang berwenang memutuskan untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang telah terdaftar dalam DCT.

BACA JUGA : Nasib Caleg Golkar dan Hanura Tunggu Pleno KPU

”Kami telah membuat berita acara tentang penerimaan LADK. Tidak semua parpol kami nyatakan tepat waktu dalam menyetor LADK ke KPU Kota Palopo. Hanya ada 13 Parpol saja yang tepat waktu. 2 Parpol tidak tepat waktu dan satu paprol, yakni Partai Garuda tidak kami nyatakan tidak menyerahkan LADK sama sekali,” jelas Abbas.

Abbas menambahkan, pihaknya dalam berita acara penerimaan berkas LADK yang disetor ke KPU RI, juga melampirkan kronologis terkait terlambatnya dua parpol yakni Golkar dan Hanura terlambat menyetor LADK.

”Selain berita acara yang kami setor ke KPU, kami juga melampirkan kronologis terkait terlambatnya dua parpol menyetor LADK,” kata Abbas.

Berita acara dan lamppiran kronologis yang diserahkan KPU Kota Palopo ke KPU RI, akan menjadi dasar bagi KPU RI untuk mempertimbangkan, apakah parpol Hanura dan Golkar nantinya akan diputuskan kembali sebagai peserta Pemilu atau tidak.

”Kami hanya memberikan gambaran ril kondisi kedua paprol ini. Karena tentu, KPU RI tidak begitu memahami kronologis terkait LADK Golkar dan Hanura. Makanya kami disuruh membuat kronologisnya. Terkait apa keputusan KPU RI, kita tunggu saja,” lanjut Komisioner berlatar belakang pengacara ini.

BACA JUGA : Luwu Timur Kembali Diguncang Gempa 4,8 SR

Kapan keputusan KPU RI akan diumumkan, menurut Abbas pihaknya juga belum bisa memastikan. Sebab didalam tahapan dan regulasi kepemiluan tidak dijelaskan soal tentatif waktu, kapan keputusan KPU RI itu harus dikeluarkan.

”Didalam PKPU memang tidak ada. Sehingga kami terus berkonsultasi ke KPU RI, agar segera diputuskan secepatnya terkait nasib kedua parpol tersebut,” tandasnya. (yudi)

Komentar